Makassar 27 agustus 2010.
Dinas tenaga kerja kota Makassar mengancam akan memberikan sanksi tegas hingga pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan tindak pidana ke pengadilan, bagi sejumlah perusahaan yang memberi tunjangan hari raya bagi karyawannya yang tidak sesuai upah minimum propinsi dan sesuai peraturan menteri nomor 04 tahun 1994 terkait upah THR.

Makassar, 26 agustus 2010.
Keberadaan undang-undang nomor 37, tahun 2008, tentang ombudsman republik indonesia, dinilai ancaman bagi ombudsman daerah. Hal tersebut diungkapkan Walikota, ilham arief sirajuddin, dalam keterangan persnya, terkait rencana yudisial review undang-undang tersebut.